Para pengamat atau pakar hukum yang bersikap terlalu formal-legalistik seringkali merasa kecewa karena dalam kenyataannya apa yang tertulis sebagai hukum seringkali kalah oleh keputusan-keputusan politik. Hukum kemudian dijadikan instrumen untuk memberi pembenaran formal atas keinginan-keinginan politik penguasa. Tepatnya hukum seringkali diintervensi oleh kekuasaan politik. Itulah yang terjadi di Indonesia, terutama di era Orde Lama dan Orde Baru. Buku ini merupakan pemaparan yang sangatlugas betapa tuntutan konstitusi untuk membangun sistem politik yang demokratis ternyata seringkali ditorpedo oleh kekuasaan politik. Di dalamnya digambarkan tolak tarif hubungan antara demokrasi dan konstitusi yang senantiasa berubah sesuai dengan perubahan politik. Buku ini menawarkan nuansa dan pendekatan baru dalam studi-studi ilmu hukum agar tidak terlalu konvensional. Mereka yang belajar hukum dnegna menggunakan pendekatan konvensional (sekedar mendalami dan memahami pasal-pasal UU) akan merasa kecewa dan pasti tidak berpijak di atas realitas.