Definisi "Dekonsentrasi" dalam beberapa undang-undang tentang pemerintahan di Indonesia dirumuskan secara singkat, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah daerah yang mengepalai suatu wilayah administratif. Berbeda hal nya dengan desentralisasi yang dirumuskan sebagai penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom.

Di jaman orde baru pelaksanaan pemancaran kekuasaan, asas dekonsentrasi dilaksanakan berdampingan dengan asas desentralisasi. Yang menarik perhatian tentang asas dekonsentrasi ini antara lain ialah bahwa asas itu tidak dimuat secara eksplisit dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen, tetapi dimuat secara tegas dalam UU No. 5 Tahun 1974 sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945. Dalam UUD 1945 sepanjang mengenai pelaksanaan pengaturan tentang pemerintahan daerah seperti UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, asas itu muncul lagi. Di mana sumber ketentuan tentang dekonsentrasi dalam UUD 1945. Demikian fenomena asas dekonsentrasi yang ada di Indonesia.

Lebih jauh mengenai esensi asas dekonsentrasi tersebut, dibahas sedemikian apik dan mendalam oleh penulis dalam buku ini. Bagi setiap pemerhati studi hukum tata negara, buku ini merupakan literatur penting yang akan memberikan pemahaman tentang dekonsentrasi.